Pemekaran Brebes untuk kemudian membentuk Kabupaten Bumiayu terbukti masih di angan-angan. Banyak rintangan yang mendera terutama dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Pembentukan Kabupaten Bumiayu demi menyejahterakan kian sulit setelah elit pemrakarsa pemekaran sulit keluar duit. Padahal, duit adalah salah satu amunisi pemekaran bisa dipercepat.

Tak urung, Bibit Waluyo yang juga Gubernur Jawa Tengah sedikit berang dengan adanya gema pemekaran. Beredar kabar sang gubernur tak setuju karena para penabuh gendang pemekaran diketahui hanya mengejar distribusi kuasa. Dalam pandangan sang gubernur, pemekaran tidak lantas jadi solusi jitu terangkatnya daerah tersebut dari keterpurukan.

Sejatinya, langkah revitalisasi jalur poros tengah sebagai jalan pintas kecamata-kecamatan yang jauh dari pusat ibukota kabupaten adalah langkah bagus. Sayangnya, sebagaimana kebiasaan, proyek ini harus menunggu entah sampai kapan. Lazim terjadi penundaan proyek di daerah ini, bahkan proyek jembatan roboh karena bencana harus menunggu hingga setahun baru dibangun. 

Padahal dengan adanya jalur tersebut, penghematan waktu dan biasa bisa dengan mudah dilakukan. Sebagaimana diketahui, alasan paling masuk akal terkait pembentukan Kabupaten Bumiayu adalah jauhnya jarak antara ibukota Brebes dan kecamatan-kecamatan di selatan. Karena jarak yang jauh, biaya yang dikeluarkanpun menjadi berkali lipat. 

Sebenarnya ada sebuah solusi lain yang sayangnya tidak pernah atau luput dipikirkan para pemangku kepentingan di Brebes. Alih-alih membagi dua wilayah yang dengan susah payah disatukan Joko Poleng tersebut, solusi pemindahan ibukota kabupaten sebenarnya lebih menguntungkan sekaligus tidak melukai sejarah.

Pemindahan ibukota tentu lebih santun dari sudut historis ketimbang langsung membagi wilayah. Keuntungan lainnya adalah adanya keseimbangan dan perkembangan wilayah yang sempurna baik di Brebes bagian utara maupun selatan. Kota Brebes sendiri sebagai sebuah kota susah sekali berkembang mengingat jaraknya terlalu dekat dengan Tegal. Sebagaimana kita tahu, Tegal sudah lebih dulu menancapkan kukunya dalam percaturan ekonomi Indonesia. Karena alasan strategis tersebut, mempertahankan Brebes sebagai ibukota adalah mengerangkeng kemungkinan Kabupaten Brebes maju lebih jauh.

Potensi lebih besar justru ada di Brebes bagian selatan. Lalu, kenapa saya kurang setuju pemekaran. Faktor sejarah adalah salah satunya, ekonomi lainnya, dan kurangnya sumber daya adalah yang utama. Solusi mudah memang melepaskan diri dan membentuk kabupaten baru. Namun dengan minimnya kemampuan yang ada, itu sama saja menyengsarakan diri sendiri alias bunuh diri.

Berbeda dengan membentuk kabupaten baru, memindahkan ibukota kabupaten ke Bumiayu lebih realistis dan lebih nalar dari sudut manapun. Dengan kemampuan yang dimiliki Kabupaten Brebes, sekitar 1,2T APBD, konsentrasi masalah dana sedikit terkurangi. Dana pembentukan wilayah baru tentu lebih besar dan sayangnya Brebes bagian selatan belum memilikinya. Sementara dengan memindahkan ibukota, dana bukan masalah. Toh itu bisa dutanggulangi perlahan dan bertahap dari APBD Brebes yang kian besar dari tahun ke tahun. Ingat, pemindahan ibukota akan belangsung bertahap implementasinya sehingga tidak memberatkan.

Perkembangan wilayah juga akan kian menggairahkan. Bayangkan saja dengan adanya pusat pemerintahan di Bumiayu, sektor perekonomian bisa kian tersebar namun bagian utara tetap tidak lepas. Sebagai catatan, pasar di Kabupaten Brebes menumbang dana hingga 3 M lebih. Bayangkan jika hanya Brebes bagian selatan yang menyumbang. Berat sekali, sebab bisa dipastikan paling tinggi hanya berjumlah setengah dari pendapatan keseluruhan pasar di Kabupaten Brebes.

Meratanya perkembangan akan kian baik mengingat dengan berubah menjadi ibukota Kabupaten Brebes insfratruktur akan kian berbenah. Distribusi birokrasi juga akan seimbang, apalagi jika ada pembagian dinas-dinas vital sebagaimana yang kepolisian di Kabupaten Brebes dan Kecamatan Bumiayu dalam mempermudah pembuatan SIM saat ini.

Tersebarnya kemampuan dan kesejahteraan adalah hal yang utama. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah pun akan kian optimal. Sementara itu, syahwat politik bisa diredam dengan ciamik. Paling pentingnya adalah, tereliminirnya potensi konflik di masa datang.