Akhirnya pilkada Brebes telah mendapatkan pemenang. Meski hasil resmi masih harus menunggu sampai tanggal 14 Oktober 2012, namun kemenangan Idjo tinggal menunggu stempel saja. Normalnya, pasangan Idza-Narjo tinggal menunggu pelantikan. Tentu saja jika TAAT tidak menggugat.

Sebagaimana dilaporkan panturanews.com, Real Acount Desk Pilkada yang dihitung sampai pada Senin 08 Oktober 2012 pukul 19.00 WIB, dari jumlah 3047 TPS yang tersebar di 297 desa dan kelurahan, pasangan nomor urut 1 yaitu H. Agung Widyantoro SH MSi - H. Athoillah SE (TAAT) meraih suara sebanyak 419.630 atau 48,07 persen. Sedangkan pasangan nomor urut 2 yaitu Hj. Idza Priyanti SE - Narjo (IJO), mengungguli rivalnya dengan memperoleh suara sebanyak 452.367 atau 51,93 persen.

Melihat hasil tersebut, maka hanya sengketa pilkada yang dapat menghentikan atau setidaknya memperlambat pelantikan Idza-Narjo jadi bupati dan wakil bupati Brebes periode 2012 – 2017. Namun, melihat selisih yang tipis, hanya berkisar 3%, bukan tidak mungkin akan ada langkah hukum dari pihak-pihak yang kalah.

Hal ini didukung oleh temuan adanya berbagai kecurangan. Sindonews melaporkan bahwa panitia pengawas Kabupaten (Panwaskab) Brebes menerima total laporan jumlah pelanggaran Pilkada sebanyak 17 laporan yang dilakukan selama masa kampanye hingga jelang hari pemilihan.

Kecurangan yang terjadi mengundang keprihatinan tersendiri. Radar Tegal melaporkan akibat maraknya kecurangan dan pelanggaran dalam proses Pemilukada Brebes 2012 oleh masing-masing calon, Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) sampai menggelar aksi prihatin di alun-alun Brebes.

Pelakunyapun bukan hanya satu pasangan, kedua pasangan dilaporkan kompak sama-sama melakukan kecurangan. Yang paling santer, keduanya kompak melakukan politik uang demi mendulang suara. Tentu akan jadi menarik jika TAAT yang dalam pilkada kali ini dikalahkan, menggugat hasil ini ke MK.

Kenapa aksi menggugat hasil pilkada Brebes akan menarik? Tentu karena keduanya petahana sehingga konflik kemungkinan sekali akan melebar. Jika keduanya berseteru, besar kemungkinan konflik tidak akan terlokalisir hanya masalah pilkada, namun bisa melebar pada berbagai kasus penyelewengan yang pada masa mereka berdua menjabat tentu minimal keduanya saling mengetahui.

Agung yang bupati dan Idza yang wakilnya sangat mustahil tidak saling membuka borok jika bertemu di pengadilan dalam rangka mengamankan hasil pilkada. Meski tidak ada tindak korupsi di Brebes yang disorot secara nasional, namun beberapa temuan Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) menunjukkan bahwa daerah yang dikenal kota bawang ini menyimpan beberapa kasus yang cukup banyak dan berpotensi membawa kedua pucuk pimpinan.

“Hampir semua program pembangunan yang dilakukan semuanya dikorup hingga 20 persen,” ujar Koordinator Gerakan Berantas Korupsi Kabupaten Brebes, Darwanto, saat ditemui di kantornya, Minggu (5/12/10), sebagaimana dikutip dari Tempointeraktif.

Menurut Darwanto, sejumlah proyek yang dikorup tersebut meliputi pembangunan jalan milik pemerintah kabupaten, di antaranya Jalan Raya Bulakamba-Slatri Rp 5,4 miliar, Jalan Raya Kedawon-Poncol Rp 4,5 miliar, Jalan Raya Kaligadung-Benda dan Dukuh Tengah-Kalimusa senilai 4,3 miliar. “Dari nilai anggaran tersebut 20 persen di antaranya telah dikorup, itu di luar laba dan pembayaran pajak,” ujar Darwanto.

Tentu publik masih ingat bagaimana mantan bupati Brebes, Indra Kusuma, yang terpaksa lengser dan mendekam di balik jeruji karena tersangkut kasus korupsi. Masih hangat juga dalam ingatan bagaimana mantan Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Brebes, dr Laode Budiono MPH, ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2009/ 2010 senilai Rp 150 juta. Sebagai catatan, Indra Kusuma, adalah Bupati Brebes dimana Agung yang kini kalah adalah wakilnya.

Kaitan kasus-kasus di atas dan potensi konflik gugatan dalam pilkada Brebes tentu akan menjadi bumbu-bumbu yang bisa jadi kian memanaskan suasana. Jika aksi menggugat dilakukan Agung, bukan tidak mungkin Idza akan melakukan counter attack dengan membuka borok Agung saat menjabat. Potensi saling buka kian besar mengingat keduanya sama-sama mengawal Brebes pasca-Indra di-KPK-kan.

Namun jika keduanya sadar bahwa aksi saling gugat akan berujung pada saling buka borok, bukan tidak mungkin gugatan pilkada justru tak ada. Agung dan Idza akan saling jaga dan simpan rahasia. Maklum, jika benar keduanya melakukan money politic saat saling rebut kuasa G1, maka aksi saling gugat justru akan membuka kotak Pandora yang disimpan masing-masing.

Pembuktian politik uang akan mengarah darimana asal uang yang diperdagangkan dalam meraih simpati rakyat. Jika asal-usul uang ini mengarah pada uang rakyat alias APBD, bukan mustahil keduanya akan sama-sama berbagi ruang di balik jeruji. Sesuatu yang bukan mustahil terjadi jika Agung memilih jalur tiji tibeh daripada kalah. (DI)