Ketika KPK lahir ada sebuah harapan baru bahwa negeri ini bisa diselamatkan dari dekapan korupsi yang telah mengalir hingga sumsum warga negeri ini. Sayangnya, kenyataan pahit banyak menghadang. Mulai dari realita bahwa sejatinya korupsi telah begitu erat dengan nafas kehidupan bangsa hingga gamangnya pemangku negeri.

KPK adalah formula shock therapy bagi maraknya korupsi yang dikategorikan extraordinary crime ini. Namun karena yang extraordinary sudah demikian merasuk pada jiwa-jiwa warga, maka kejahatan ini bertransformasi menjadi collective extraordinary crime (semoga aja istilahnya benar :D).

Kolektivitas koruptor inilah yang menyebabkan korupsi di negeri ini seolah mata rantai yang tak pernah putus. Mereka punya mekanisme sendiri dalam mengorganisir diri. Mulai dari planning hingga eksekusi. Bahkan mekanisme penyelamatan diri mereka sangat luar biasa. Dengan sistem aotutomi, meniru Cicak, mereka akan memutus alias mengorbankan seseorang dengan tujuan melokalisir. Lokalisasi kasus inilah yang hingga detik ini belum bisa ditembus.

Pertanyaannya adalah, kenapa autotomi ini susah ditembus sehingga semua aktor dapat dijebloskan ke penjara? Salah satu yang paling urgen adalah lemahnya penegakan hukum. Logika sederhana saya adalah, jika memang ingin korupsi minggat dari negeri ini yang pertama disasar adalah para penegak hukumnya. Titik.

Berbagai masalah yang menimpa negeri ini sebenarnya muaranya hanya satu: minimnya ketegasa hukum. Hukum hanyalah alat peraga untuk mendukung mewahnya kekuasaan. Dia akan dengan mudah menyentuh kalangan papa dan entah kenapa hingga kini begitu susah mendekat pada mereka yang berduit.

Lihat saja betapa jejaring koruptor hingga lubang kecoa yang terkecilpun para penegak hukum mampu mendatanya. Mulai dari gerak-gerik perkelompok hingga catatan surat dapat dijadikan koleksi bukti. Sejak mereka berkirim surel hingga saling berbagi rupiah dengan mudah diendus polisi. Seolah mereka yang dicap teroris memakai parfum khas yang bisa diendus dari jarak sekian mil dari markas.

Tapi cobalah minta penelusuran rekening mereka yang berpotensi melakukan korupsi. Dalih undang-undang kerahasiaan nasabah bank akan dengan mudah dijadikan tameng. Bahkan mereka yang korup dengan mudah menyelundup dengan membawa uang segepok untuk kemudian mondok entah dimana. Memang ada beberapa yang bisa kembali dan “beruntung kembali”.

Jika memang teroris dan korupsi disamakan sebagai kejahatan yang luar biasa kenapa pula ada perbedaan yang signifikan dalam pengumpulan bukti? Memang keduanya berbeda secara modus dan efek yang ditimbulkan. Namun semua yang luar biasa maka membutuhkan sesuatu yang di luar kewajaran dalam menanganinya. Maka seharusnya, korupsipun demikian.

Untuk menyadarkan semua anak bangsa bahwa korupsi itu nyata berat hukumannya, maka pihak-pihak yang seharusnya menegakkan hukum tapi korup wajib dijadikan contoh utama dalam pemberantasan kejahatan ini. Polisi, jaksa, hakim dan KPK sendiri adalah target utama yang wajib dibersihkan. Istilahnya, meski kriminalisasi menghadang yang korupsi di lembaga penegak hukum wajib diganyang. Karena rakyat ada di belakang.

Poin diatas adalah hal yang wajib dipegang ketua KPK. Dengan memberikan efek jera dan pembersihan maksimal pada jajaran penegak hukum, maka pemberantasan korupsi akan lebih mudah kedepannya. Sebab, siapapun yang korupsi pascapembersihan lembaga hukum akan berhadapan dengan para penegak hukum yang bersih dan jujur. Tidak ada yang ditakuti oleh para penjahat selain mereka yang jujur.

Pembersihan institusi ini mutlak dan mendesak. Dengan prioritas membersihkan para penegak hukum dari kanker korupsi maka kolusi akan bisa diatasi. Sebagaimana kita tahu, kolusi saudara kandung korupsi. Dan kolusi biasanya akan selalu bergesekan dengan aparat.

Hingga detik ini, lebih banyak masyarakat awam percaya bahwa penegakan hukum terhadap pelaku korupsi adalah sadiwara belaka. Masyarakat masih memandang bahwa penegakan hukum kita masih carut-marut dan cenderung tebang pilih. Kenapa bisa begitu? Tentu karena banyaknya aparat yang terlibat. Buktinya bisa dilihat bagaimana besarnya dukungan rakyat pada KPK dibandingkan kepada para penegak lainnya.

Fokus penegakan hukum pada para penegak hukum adalah kunci untuk memotong jalur korupsi yang menjangkiti negeri. Berindak dengan tak pandang bulu adalah implementasi yang wajib dilakukan. Segera adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Dan KPK adalah satu-satunya yang dipercaya bisa. 

Hukuman untuk mereka yang nakal adalah bukan saja memenjarakan namun menjerakan. KPK bisa saja membuat semacam museum berbentuk patung diorama seperti di Lubang Buaya. Mereka yang korupsi hingga milyaran rupiah layak didirikan patung sebagai pengingat sekaligus membuat mereka malu tujuh turunan. Jika cap PKI, meski sejarah perlu ditinjau untuk ini, mampu membuat pemiliknya hilang arah seharusnya jika diseting dengan cara tepat maka cap koruptor dan turunan koruptor bisa membuat jera seumur-umur. Tentunya hal ini tidak dengan menghilangkan dan melanggar HAM seseorang.

Diorama ini wajib dikunjungi siswa-siswa sekolah dasar dan menengah sebagai bahan pembelajaran buat mereka bahwa begitu mengerikan menjadi koruptor. Diorama ini bisa saja berupa peragaan saat ditangkap tangan, saat sidang, atau saat dipenjara. Nama dan wajah tentu dibuat sepersis mungkin hingga benar-benar bisa dikenal bagi anak-anak bangsa. Terpampang puluhan dekade dengan kejahatannya adalah sebuah aib keluarga yang tak terkira bukan?

Jadi, masih ragukah untuk membekuk para aparat yang laknat?

http://lombablogkpk.tempo.co